Jum. Agu 23rd, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

YLBHI: Seharusnya Agama Tidak Menjadi Subyek Hukum

2 min read
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [RKUHP] selalu berpolemik, kali ini ditemukan kalimat ” Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama” didalam Bab VII RKUHP.

Draft dari RKUHP itu muncul setelah pemerintah menggelar rapat pada 25 Juni 2019.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur menilai, judul Bab VII Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tepat.

Menurut dia, judul itu tidak tepat karena menjadikan agama sebagai subyek hukum. Isnur menilai, yang seharusnya menjadi subyek hukum bukan agama, melainkan penganut agama.

“Judul ini salah secara bahasa maupun konsep. Seharusnya agama tidak dapat menjadi subyek hukum, subyek hukum yang perlu dilindungi adalah penganut agama,” ujar Isnur saat dihubungi wartawan, Selasa (2/7/2019).

RUU yang pembahasannya sudah berlangsung selama empat tahun itu ditargetkan selesai pada pertengahan Juli.

Namun, RUU KUHP menuai polemik karena adanya sejumlah pasal yang dianggap bermasalah.

Isnur mengatakan, menempatkan agama sebagai subyek hukum akan menimbulkan persoalan karena agama tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam proses hukum.

Di sisi lain, ada beragam keyakinan atau tafsir keagamaan, bahkan di dalam satu agama.

Dengan begitu, menurut Isnur, negara bisa disebut diskriminatif apabila hanya menggunakan satu tafsir agama sebagai dasar terkait tindak pidana terhadap agama.

“Mengingat adanya keragaman terkait keyakinan keagamaan, bahkan di dalam satu agama maka apabila negara mendengar dan mengambil satu tafsir agama artinya negara telah berlaku diskriminatif,” kata Isnur.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca