UU Pers Lex Specialis?

UU Pers Lex Specialis?

22/09/2019 0 By xtrempoint
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Semua wartawan Indonesia berkeinginan undang-undang persnya menjadi lex specialis, “mengalahkan” UU lain yang berlaku umum. Namun, di sini terdapat persimpangan jalan untuk itu, apakah UU itu tidak atau perlu diperbaiki.

Mereka yang berpendapat tidak memerlukan perbaikan beranggapan sudah tepat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers langsung menjadi lex specialis. Mereka yang lain menganggap UU tersebut belum memenuhi syarat untuk menjadi lex specialis. Karena itu, harus dilakukan revisi.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi bulan lalu di Jakarta mengatakan, UU No 40/1999 adalah lex specialis. Media kurang memerhatikan pernyataan penting tersebut sehingga tidak ada yang menyiarkan atau memuatnya. Pernyataannya ini kemudian diperbaiki, menjadi, nantinya UU itu akan menjadi lex specialis. Artinya, diperlukan perbaikan atasnya.

Ucapan populer dalam kaitan ini adalah, “Lex specialis derogat legi lex generali”. Maksudnya, ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum. Menurut Hinca Panjaitan dan kawan-kawan, UU No 40/1999 khusus dibuat sebagai lex specialis, hanya mengatur dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat peran dan fungsi pers menjalankan kegiatan jurnalistik. Masih menurut pemahamannya, UU No 40/1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) adalah satu tarikan napas.

Pihak lain yang kurang sependapat dengan Hinca dan kawan-kawan mengatakan, untuk menjadi lex specialis ada syaratnya. Syarat utamanya, kedua tatanan itu berada dalam satu rezim hukum yang sama. Di dalam KUHP umpamanya, ada pasal-pasal tentang tindak kejahatan yang digolongkan terorisme. UU Antiterorisme diberlakukan sebagai lex specialis karena rezim hukumnya sama, di kedua aturan itu ada tentang tindak terorisme. Sementara UU No 40/1999 tentang Pers tidak berimpitan atau tidak mempunyai rezim hukum yang sama dengan KUHP. UU Pers kita tidak mengatur tindak pidana pers. Karena itu, di sini tidak berlaku pengertian lex specialis.

PERBEDAAN pendapat yang tajam terjadi, yaitu menyangkut kesalahan pemberitaan. Bila terjadi kesalahan pemberitaan, menurut satu pihak adalah kesalahan proses pencarian berita. Yang dilanggar adalah kode etik, bukan tindak pidana. Penyelesaiannya melalui kode etik jurnalistik, dalam hal ini pemenuhan Hak Jawab, yakni perbaikan atas berita yang dianggap salah itu.

Pihak lain beranggapan, pemenuhan Hak Jawab bisa jadi tidak cukup. Mereka yang dirugikan masih boleh mengadu ke polisi untuk kemudian berproses ke pengadilan. Tidak jarang terjadi yang dirugikan langsung membawanya ke proses pengadilan. Di sini kesalahan pemberitaan itu dianggap sebagai tindak pidana. Yang salah bukan prosesnya melainkan produknya. Pelakunya (si wartawan) dapat diancam pidana kurungan (penjara).

Mereka yang segaris dengan “paham” Kode Etik berpendapat, kesalahan jurnalistik seyogianya diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Kata-kata jangan dibalas dengan kurungan. Pemberitaan yang salah dapat diperbaiki. Memperbaiki berita pertama-tama harus datang dari kesadaran redaksi media yang bersangkutan. Masyarakat mempunyai hak untuk memperbaikinya, yang disebut Hak Jawab dan Hak Koreksi. Di dalam KEWI disebutkan secara nyata. Kedua hak itu juga dinyatakan dalam UU No 40/1999.

Sayangnya, dalam praktik, media tidak begitu bersikap positif dalam menanggapi Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sebagian media papan bawah dalam mutu, bahkan tak acuh terhadap kedua hak masyarakat itu. Sebagian yang lain melayaninya dengan sekadarnya, misalnya memuat sedikit koreksi di ruang surat pembaca. Hanya sebagian kecil media yang memuat koreksian di tempat yang sama dengan berita yang salah dalam ruang yang cukup besar.

Dalam undang-undang dinyatakan, media massa yang memuat pemberitaan yang salah wajib memuat Hak Jawab. Jika media yang bersangkutan tidak melakukannya, diancam bayar denda Rp 500 juta (UU Pers, Pasal 18). Dalam kaitan itu, kasus Majalah Tempo dengan Tommy Winata tidak perlu berproses ke pengadilan apalagi bervonis kurungan misalnya. Majalah Tempo diproses hukum karena dianggap salah dalam pemberitaan Pasar Tanah Abang cukup memberi layanan Hak Jawab kepada Tommy Winata. Bagaimana jika Tommy Winata tidak puas? Paling-paling redaktur dihukum denda, yang membayarnya bukan pribadi melainkan perusahaan.

Penerapan KUHP dalam kasus Tempo-Tommy di atas dianggap sebagai kriminalisasi pers. Masyarakat pers menentangnya. Hal yang menyangkut kesalahan profesional (etika) tidak harus dianggap sebagai tindak kejahatan biasa (pidana).

KUHP sendiri adalah produk hukum penjajah Belanda yang berusia sangat tua. Dalam waktu tidak lama, KUHP akan diperbaiki besar-besaran. Banyak hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang.

Memang benar UU No 40/1999 hanya menyangkut kegiatan jurnalisme seperti disebutkan dalam Pasal 1. Itu oleh sementara pihak dianggap belum cukup untuk menyebutnya sebagai lex specialis.

Selain itu, UU ini belum mandiri karena banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya UU lain. Contohnya, dalam penjelasan Pasal 12 tertulis, “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Yang dimaksud tentulah KUHP.

Tentang hal itu, Hinca berpendapat lain. Penyebutan pertanggungjawaban pidana di situ bukanlah menyangkut pidana pers melainkan pidana lain. Contohnya, wartawan yang mencuri akan dihukum sesuai KUHP. Kalau benar seperti itu, mengapa disebutkan secara khusus dalam penjelasan? Bukankah memang sudah semestinya tindak pidana lain itu urusan KUHP? Jadi, tidak perlu dinyatakan dalam penjelasan. Penjelasan tersebut menekankan tindak pidana pers, yang bukan pelanggaran profesi/kode etik, berurusan dengan KUHP.

Apalagi secara nyata dalam penjelasan tentang hal umum dinyatakan dengan jelas pada alinea terakhir, “Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Itu maknanya, UU yang diberlakukan secara lex specialis harus dinyatakan dengan jelas, entah itu di batang tubuh ataupun di penjelasannya.

MUNGKIN waktu memang diperlukan. Kalangan pers akan sangat berterima kasih jika UU No 40/1999 diberlakukan lex specialis. Manakala perlakuan terhadapnya sebagai lex specialis memerlukan revisi, tidak jelek untuk melakukannya segera. Pemerintah dan DPR perlu turun tangan. Semangatnya adalah membuat UU No 40/1999 tentang Pers menjadi lex specialis yang benar-benar eksis, bukan sekadar bagian dari diskusi publik saja.

Satu kelemahan yang lain di negeri kita adalah pekerjaan ikutannya, yaitu sosialisasi UU. Penyebutan semua orang dianggap tahu bila naskah undang-undang sudah dimuat di lembaran negara tidaklah cukup. Lembaran negara dicetak terbatas. Tidak banyak orang yang segera mengetahuinya. Polisi, jaksa, pengacara, dan hakim pertama-tama harus terus menerus memahami UU yang baru. Sering polisi yang sedang memeriksa kasus tidak tahu UU Pers. Jika hamba hukum saja belum tahu, apalagi masyarakat.

Oleh: S Sinansari Ecip Pengajar Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia

0Shares