Sen. Jul 22nd, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Sidang Agus Jong Ditunda, Begini Alasan Kuasa Hukum

2 min read

Agus Setiawan Jong/dok. Junaedi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Persidangan Agus Setiawan Jong (ASJ) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sidoarjo, Senin (10/6).

Adapun demikian, sidang ditunda lantaran delapan orang saksi yang rencananya dihadirkan oleh tim kuasa hukum Agus Setiawan Jong (ASJ) berhalangan hadir.

Majelis hakim pimpinan Rokhmad menyatakan, sidang bakal dilanjutkan pada Senin (17/6). Pekan depan.

“Sidang ditunda satu Minggu.”ujar Rokhmad sambil mengetukkan palu pertanda sidang diakhiri.

Salah seorang kuasa hukum ASJ, Hermawan Benhard Manurung SH., Menerangkan, para saksi yang rencananya dihadirkan mayoritas merupakan pengurus RT RW penerima dana hibah Pemkot Surabaya berupa Jasamas tahun anggaran 2016.

“Delapan orang saksi, mayoritas ketua RT atau RW penerima hibah Jasmas.”Kata Benhard, di Gedung Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Senin (10/6).

Delapan orang pengurus lembaga RT RW yang rencananya bersaksi tersebut berasal dari dua kelurahan, yakni kurahan Rungkut dan Pabean Cantikan.

“Sebenarnya jauh-jauh hari sudah kami himbau untuk datang, akan tetapi momen lebaran membuat mayoritas saksi berhalangan, salah satu kendalanya adalah faktor mudik. Mereka pada umumnya belum kembali dari kampung halaman”Ujar Briyan Emanurio, yang juga merupakan Kuasa hukum ASJ.

Pada persidangan sebelumnya, para saksi yang dihadirkan kuasa hukum ASJ menyatakan merasa lebih aman diperiksa di pengadilan dari pada di kantor Kejaksaan.

Alasannya, para saksi terkadang dibentak oleh penyidik akibat sesuatu hal atau perkara sepele, sewaktu mereka diperiksa di Kejaksaan.

Pernyataan itu diungkap Ketua RT 4 RW 10 Kelurahan Bongkaran, Surabaya. Sewaktu ia dijadikan saksi dipersidangan pada dua pekan lalu.

“Enak di Pengadilan, kalau di kejaksaan kita harus antri, HP bunyi saja waktu diperiksa, kita dimarahi.”ungkap Agus, Ketua RT 4 RW 10, Kelurahan Bongkaran, pada Senin (27/5) lalu.

Agus Setiawan Jong dan Kuasa hukumnya, Hermawan Benhard Manurung/dok. Junaedi

Dari awal persidangan hingga saat ini, semua keterangan saksi menurut Kuasa hukum ASJ tidak ada satupun yang menyatakan adanya keterlibatan Agus Jong dalam melakukan pengkoordiniran anggaran Jasamas.

“Semua sudah jelas proses pencairan mutlak kewenagan Pemkot, dan disitu tidak ada keterlibatan dari Agus Jong.”papar Benhard.

Hingga persidangan yang ke 12 ini, Sambung Benhard. Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih belum mampu membuktikan dakwaannya tentang tuduhan bahwa Agus Jong mengkoordinir pelaksanaan Jasmas.

“Pasal 2 dan pasal 3 junto Pasal 55 UU Tipikor yang dituduhkan jaksa pada Agus Jong sampai saat ini menurut kami belum dapat dibuktikan oleh Jaksa.”terangnya.

Untuk pasal 55, Lanjut Benhard lagi. Karena hal itu merupakan pasal penyertaan, maka kewajiban penyidik atau penuntut umum membuktikan dulu Predikat crimenya atau pasal pokok yang dituduhkan yakni pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Apa yang disampaikan oleh Benhard, senada dengan yang diutarakan, Solehuddin. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Bhayangkara (Ubara) Surabaya. Untuk pasal 55 menurut dia, minimal harus ada 2 terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan pasal 55 pada terdakwa tunggal, menurut Solehuddin tidak dapat dibenarkan.

“Gak bener, pasal 55 itu minimal harus ada 2 orang terdakwa.”tandasnya. @ [Dem]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca