Sen. Jul 22nd, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Sekali Dalam Sejarah, Bawaslu Temukan 1.096 Pelanggaran Netralitas ASN

2 min read

Ilustrasi/Repro

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Dalam sejarah Pemilu serentak, baru sekali ini Bawaslu menemukan pelanggaran netralitas pemilu mencapai 1.096 pelanggaran yang didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI dan Polri.

Diantara jumlah itu, 162 kasus diantaranya merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikut anggota Bawaslu.

Pernyataan tersebut diungkap ketua Bawaslu RI, Abhan. Dia mengingatkan pemerintah agar sanksi bagi pelanggar supaya diperberat atau dipertegas.

“Supaya tidak terjadi mobilisasi birokrasi. Apalagi ke depan tahun 2020 ada pilkada serentak. Tentu harus ada aturan jelas dan tegas mengenai persoalan netralitas ASN,” ujar Abhan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/6).

Data Bawaslu menyebut, hingga 28 April 2019, ada 227 kasus pelanggaran netralitas pemilu oleh ASN yang tersebar di 24 provinsi. Provinsi dengan pelanggaran terbanyak yakni Jawa Tengah (43), Jawa Barat (33), dan Sulawesi Selatan (29).

Dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 disampaikan cara hingga rekomendasi yang bisa diberikan Bawaslu ketika menemukan temuan dugaan pelanggaran netralitas di lingkungan ASN, TNI, maupun Polri. Penanganan dugaan pelanggaran berasal dari temuan dan laporan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu lantas membuat kajian dugaan dari setiap temuan yang ada hingga tersusun rekomendasi dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian.

“Lalu, rekomendasi dapat dilanjutkan ke KASN dengan melampirkan berkas. Setelah itu, dilakukan pengawasan atas rekomendasi oleh instansi yang berwenang,” ungkapnya.

Dalam pengawasan pelanggaran hukum terkait netralitas pihak ASN, Bawaslu mendapat mandat mengawasi.

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 merupakan acuan dalam menjalankan tugas secara lugas. Tugas Bawaslu ini pun mendapat bantuan dari pihak pengawas Ad Hoc (sementara) seperti Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f tentang ASN jelas tertera, asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku penyelenggaraan kebijakan, manajemen ASN salah satunya berdasarkan asas netralitas.

Bahkan dalam Pasal 280 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, selain ASN, pimpinan MA atau MK sampai perangkat desa dan kelurahan dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Jika pihak-pihak tersebut tetap diikutsertakan dalam kampanye, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda.

Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 494 UU 7 Tahun 2017 yang menyebutkan, setiap ASN, anggota TNI, dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sebelumnya, ahli filsafat Rocky Gerung memberikan jawaban mencengangkan sekaligus kocak saat diminta pendapat oleh wartawan televisi. Dia dimintai pendapat “bagaiman seumpama Jokowi dilantik menjadi Presiden”.

Rocky memberikan jawaban spontan dengan hanya tiga kata.” Pertama saya Kaget, kedua ngakak, dan yang ketiga langsung tidur.”

Lontaran jawaban Rocky ini membuat seisi acara tertawa [email protected] [Dem].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca