Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Ratusan Miliar Dana Hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016 Banyak Potensi Penyelewengan

3 min read
Laporan Khusus Investigasi xtrempoint.com

Ilustrasi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Dana hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2016 jumlahnya mencapai Rp. 216 Miliar. Jumlah itu didapati setelah tim investigasi xtrempoint.com melakukan pengumpulan data dan informasi [Puldati] selama 2 Minggu lebih.

Sumber data yang dihimpun xtrempoint.com salah satunya mengacu pada hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP Jatim) tanggal 29 Mei 2017.

Pemerintah Kota Surabaya, pada tahun 2016 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp. 267 Miliar, sedangkan untuk dana hibah yang terealisasi ialah Rp. 216 Miliar.

Dari total anggaran yang bersumber dari APBD tersebut setidaknya telah terserap sebesar 80,99 Persen.

Dana hibah pemkot Surabaya tahun anggaran 2016 terbagi dan dikelompokkan menjadi dua macam penyaluran. Yang pertama adalah dana hibah yang diperuntukkan bagi SKPD dilingkup kedinasan Pemkot Surabaya. jumlah total anggarannya lebih dari Rp. 139 Miliar dan yang sudah terealisasi untuk dibelanjakan adalah Rp. 138 Miliar lebih.

Sementara, penyaluran dana hibah yang kedua, diberikan dan diperuntukkan kepada Masyarakat, jumlah total anggaran yang disediakan Rp. 127 Miliar lebih. Adapun demikian, dana hibah yang direalisasikan oleh Pemkot Surabaya hanyalah sebesar Rp. 28 Miliar.

Dari seluruh SKPD yang menjadi pintu pengucuran [Leading Sector] dana hibah, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya mendapat aliran dana paling besar diantara SKPD lain. Jumlah anggarannya adalah Rp. 131 Miliar lebih dan direalisasikan sesuai anggaran.

Kemudian disusul Dinas Pendidikan, yang jumlah anggarannya Rp. 67 Miliar dan yang sudah direalisasikan Rp. 35 Miliar lebih.

Berikut ini 13 SKPD Pemkot Surabaya, Penyalur [Leading Sector] Dana Hibah;

  1.  Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, = Rp. 131 Miliar.
  2.  Dinas Tenaga Kerja, = Rp. 0 [tidak ada realisasi anggaran]
  3.  Bapemas dan KB, = Rp. 47 Juta
  4.  Dinas Pemuda dan Olahraga, = Rp. 23 Juta
  5.  Bakesbangpol dan Linmas, = Rp. 7,5 Miliar
  6.  Badan Arsip dan Parpustakaan, = Rp. 114 Juta
  7.  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, = Rp. 339 Juta
  8.  Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Rp. 569 Juta
  9.  Bagian Kesejahteraan Rakyat, = Rp. 1,2 Miliar
  10.  Dinas Kesehatan, = Rp. 737 Juta
  11.  Dinas Sosial, = Rp. 11,5 Miliar
  12.  Bagian Pemerintahan, = Rp. 27,4 Miliar
  13.  Dinas Pendidikan, = Rp. 35,7 Miliar

Tidak Sesuai Ketentuan “Penyelewengan”.

Dari Laporan BPKP Jatim tahun 2017, Xtrempoint.com menemukan adanya potensi “Penyelewengan” penyaluran dana hibah dari 13 SKPD yang tidak sesuai ketentuan, mulai dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) hingga keterlambatan penyampaian LPJ.

Hingga 3 April 2017, BPK menyampaikan terdapat tiga SKPD yang belum melaporkan atau terlambat menyampaikan hasil LPJ. Diantaranya ialah Dinas Bagian Pemerintahan yang belum menyampaikan LPJ dana hibah sebesar Rp. 1. 070.048.200, dan LPJ dana yang terlambat dilaporkan Rp. Rp. 413.392.400.

Kemudian [Dinas] Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dana LPJ yang terlambat dan belum disampaikan Rp. 499.414.500, Disusul oleh Dinas Pendidikan Rp. 1.074.013.340.

Secara kongkrit laporan BPKP Jatim merinci berbagai macam dana APBD yang tidak dapat dipertaggung Jawabkan dan rawan diselewengkan.

Berikut ini data yang dirangkum Xtrempoint.com

  1.  Tunjangan Provesi Guru kepada 30 orang Guru yang tidak memenuhi kriteria jumlahnya anggarannya Rp. 379.832.690,-
  2.  Realisasi belanja barang dan jasa tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang sah pada Dinas Perhubungan dan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah
  3.  Pelaksanaan delapan paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta Dinas Pemuda dan Olahraga Sebesar Rp. 848.405.805.
  4.  Pleaksanaan Dua paket pekerjaan pada pembangunan Park And Ride Mayjen Sungkono tidak sesuai kontrak pada Dinas Perhubungan sebesar Rp. 262.904.623.
  5.  Pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya dan Tata Ruang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 336.534.264.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca