Miris,  Kekayaan Nasional  Dikuasai 1 Persen Orang Kaya

Miris,  Kekayaan Nasional  Dikuasai 1 Persen Orang Kaya

11/10/2019 0 By Redaktur: Junaedi S
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOIINT.COM – Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa dibanggakan didalam negaeri maupun didunia Internasional. Akan tetapi, pemerintah Indonesia acap kali membanggakan konsistensi pertumbuhan ekonominya sebagai pencapaian besar. Padahal, riset Bank Dunia mengatakan pertumbuhan tersebut memberi manfaat kepada 20 persen orang paling kaya di Indonesia saja.

Tak hanya itu. Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan, hampir separuh aset nasional dimiliki 1 persen masyarakat saja.

“Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya. Jauh sekali bedanya. Kita itu nomor 4 setelah Rusia, India, dan Thailand. Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, Jika naikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen (aset negara). Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi,” ujar Sekretaris TNP2K Bambang Widianto dalam acara Penyampaian Laporan Akhir TNP2K 2014-2019 di Kantor Wakil Presiden, Rabu (9/10), dikutip Detik.

Sebenarnya ada penurunan tingkat kesenjangan dibanding tahun lalu. Per Maret 2019, rasio gini Indonesia di angka 0,382, turun 0,007 poin dibanding bulan sama tahun lalu (yoy). Namun, ini bukan pertanda situasi baik-baik saja, setidaknya demikian menurut ekonom Faisal Basri. “Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan,” tulis Faisal Basri di situs pribadinya.

Faisal mengutip laporan Global Wealth Report 2018 yang memuat bahwa 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. Jika persentasenya dinaikkan menjadi 10 persen orang terkaya di Indonesia, akumulatif mereka menguasai 75,3 persen nilai kekayaan Indonesia. Faisal menyimpulkan, “Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.”

Solusi kesenjangan ekonomi di Indonesia turut dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua TNP2K Jusuf Kalla di Forum Dialog Tingkat Tinggi Sidang Umum ke-74 PBB di New York, 26 September lalu. Di forum itu Kalla, yang pada 2008 didaulat Forbes sebagai orang terkaya ke-29 di Indonesia, memaparkan tiga upaya pemerintah untuk menekan kesenjangan ekonomi.

Di akhir masa kerjanya periode ini, TNP2K menyarankan pemerintah untuk segera mengintervensi keadaan. Misalnya, pemerintah wajib menyediakan kebutuhan dasar seperti sekolah, kesehatan, sanitasi, dan jaminan sosial agar rakyat berpenghasilan rendah bisa berfokus meningkatkan taraf hidupnya tanpa terlalu memikirkan kebutuhan mendasarnya. Setelah semua kebutuhan dasar itu terpenuhi, pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi.

Ketua TNP2K Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamini pernyataan Bambang soal pentingnya investasi untuk mengurangi kesenjangan. Ia menyatakan, pemerintah sudah berusaha menciptakan skema agar pendapatan masyarakat menengah ke bawah bisa meningkat sembari mengurangi pengeluarannya. Subsidi iuran JKN-KIS salah [email protected] [Vice]

0Shares