Jum. Agu 23rd, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

KPK Belum Merinci Hasil Sitaan Penggeledahan Di Surabaya

2 min read
Penggeledahan KPK Di Surabaya

Foto/Repro

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya adalah pengembangan kasus suap yang menjadikan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono sebagai tersangka. Untuk itu, selama tiga hari yang lalau KPK terus melakukan penggeladahan.

Kediaman pribadi mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jawa Timur Zainal Abidin yang berlokasi di Jalan Asem 1, Surabaya, tak luput dari penggeledahan.

Tim satgas KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Jalan Johar Surabaya, pada Kamis malam.

Kemudian disusul rumah pribadi Karsali yang merupakan sekretaris atau mantan ajudan pribadi mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Tiga lokasi yang digeledah lebih dulu yakni kantor dinas perhubungan provinsi Jawa Timur, Jalan Achmad Yani Surabaya, serta rumah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin, yang terletak di kawasan Nginden Intan Tengah, Surabaya dan rumah mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Achmad Sukardi di Surabaya.

Dalam setiap penggeledahan, Satgas KPK mengamankan sejumlah barang yang langsung diangkut ke Jakarta, Barang-barang itu berupa dokumen yang masih dirahasiakan.

Plh Kepala Biro Humas KPK Chrystelina dalam keterangan persnya mengaku belum melakukan audit barang-barang yang telah diamankan oleh petugas.

“Dalam pengeledahan hari ini, KPK belum merinci apa saja yang di amankan. KPK akan menyampaikan setelah tim kembali dari Surabaya,” ujar Chrystelina, Jumat (9/8) kemarin.

KPK pada Senin (13/5) lalu telah resmi menetapkan Supriyono sebagai tersangka. Dia ditengarai menerima suap dari Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Syahri Mulyo sendiri telah dijatuhi hukuman selama 10 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Majelis hakim pimpinan Agus Hamzah menyatakan terdakwa melanggar pasal 12 huruf b UU Tipikor.

Selain hukuman badan, Syahri juga dituntut membayar denda sebesar Rp. 700 juta, dan juga dihilangkan hak politiknya selama 5 tahun, setelah vonis memiliki kekuatan hukum tetap.@ [Dem].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca