Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Kejari Perak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Jasmas, Kuasa Hukum ASJ: Mungkin Mereka Panik Sudah Babak Belur

4 min read

Foto/Repro

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Kabar ditetapkannya Sugito, mantan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 sebagai tersangka baru dalam kasus Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya berupa Jasmas terdengar hingga ke telinga Kuasa Hukum Agus Setiawan Jong, Hermawan Benhard Manurung SH.

Dia menyebut, penetapan tersangka sekaligus penahanan pada Sugito dinilainya sebagai reaksi kepanikan tersendiri, dari pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

“Mungkin mereka [Kejaksaan] Panik, Karena sudah babak belur. Sejauh ini mereka masih belum mampu membuktikan dakwaan mereka pada Agus Jong.”kata Benhard, Kamis [27/6].

Sehari sebelumnya, yakni pada Kamis (26/6), Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Surabaya, Lingga Nuarie menyatakan belum mengantongi calon tersangka baru. Namun secara tiba-tiba pada hari ini pihaknya melakukan pemeriksaan pada Sugito dan langsung melakukan upaya penahanan.

Ditetapkannya Sugito sebagai tersangka baru dalam kasus ini menurut Benhard adalah manuver pihak kejaksaan untuk mengaitkan dakwaan mereka pada Agus Setiawan Jong, yang di dakwa menggunakan pasal 2 dan 3 UU RI Nomer 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 KUHP.

Adapun demikian, Dakwaan pada Agus Jong tersebut dinilai Benhard telah salah subyek, sehingga membuat Penuntut Umum babak belur didalam persidangan.

“Saksi [pejabat pemkot] sekaligus pengelola anggaran Jasmas balak-blakan mengaku tidak memiliki kerjasama dengan Agus Jong. Tiba-tiba, dia didakwa mengkoordinir pelaksaaan Jasmas. Ya jelas babak belur dengan dakwan mereka sendiri.”papar Benhard.

Dijelaskan Benhard, penetepan tersangka pada Sugito sama sekali tidak memiliki korelasi dengan Agus Setiawan Jong. Sebab didalam perkara ini, Dewan bukanlah pihak pemegang ataupun pengelola anggaran.

“Bisa bisa nanti jadi tambah babak belur lagi, karena di awal sudah salah alamat. Ditambah lagi ini [Sugito] makin tak jelas arahnya kemana “kata dia.

Sudah amat gamblang, sambung Benhard Lagi. “Yang membuat program adalah DPR, dan yang berwenang mencairkan adalah otoritas pejabat Pemkot Surabaya. Dari semua itu jaksa sampi sekarang belum mampu membuktikan adanya campur tangan Agus Setiawan Jong.”ungkapnya.

Benhard kembali menghubungkan perkara ini dengan beberapa keterangan saksi dari pejabat Pemkot Surabaya yang sebelumnya telah dihadirkan Jaksa dalam persidangan.

Menurut Benhard, Semua saksi mengatakan proses pelaksanaan Jasmas dibawah kendali otoritas Pemkot Surabaya, dan tidak ada intervensi dari pihak ketiga maupun Agus Setiawan Jong.

Kesaksian Pejababat Pemkot

Empat Saksi dari pejabat Pemkot Surabaya Dihadirkan Jaksa. Mereka Disumpah oleh Pengadilan Tipikor, Sidoarjo/dok.net

Diketahui sebelumnya, JPU Fadhil dan Suryanta Desy menghadirkan 4 orang saksi yang semuanya berasal dari pejabat Pemerintah Kota Surabaya. Mereka diantaranya Eddy Christijanto, Ahmad Yardo Wifaqo, M. Taswin dan Yusron Sumartono.

Edy Christijanto saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya. Saat kasus ini bergulir, dia menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya. Sedangkan Ahmad Yardo Wifaqo, dia adalah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.

Kemudian M Taswin. Saat ini ia menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, dan yang terakhir Yusron Sumartono, dia adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

Taswin yang dimintai keterangan pertama oleh Jaksa menyatakan. Pihak yang melakukan pengkoordiniran proposal pengajuan dana hibah dari masyarakat ke Pemkot adalah dia sendiri.

“Saya yang mengkoordinir, Mengkoordinasikan dengan SKPD sesuai dengan proposal yang masuk. Setelah proposal [pengajuan dana] hibah itu masuk [kami] salurkan pada SKPD terkait.”kata Taswin menjawab pertanyaan Jaksa Fadhil, Senin (15/4).

Kemudian saksi Yusron Sumartono. Kepala bidang Pengelolaan keuangan dan Pajak ini menyatakan bahwa pihaknya yang melakukan proses pencairan dana hibah pada 230 RT RW yang ada di Surabaya.

“Kami ditugaskan melakukan proses pencairan anggaran, karena ini masuk belanja tidak langsung.” Papar Yusron.

Yusron melanjutkan, total pencairan dana hibah yang telah ia cairkan oleh pemerintah pada ratusan RT RW pemohon dana hibah totalnya mencapai Rp. 27 Miliar.

“Yang terealisasi 27 Miliar, Untuk pencairan dari pengajuan dana hibah kami cek secara administratif dokumen-dokumen yang mesti dilampirkan. [Sedangkan] Dana kami transfer dari bank Jatim ke masing-masing rekening penerima hibah.”imbuh dia.

Sementara Edy Chritijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo menerangkan bahwa mereka memiliki tugas yang hampir sama, yakni melakukan verifikasi terhadap proposal yang sudah masuk pada Pemkot Surabaya.

“Proposal ini setelah saya terima lalu melakukan verifikasi pada RT RW. Verifikasi berdasarkan perwali (tentang) standard satuan harga. Dengan catatan apabila ada sisa uang pembelanjaan mereka wajib mengembalikan.”terang Edy.

Pernyataan Edy kemudian disambung oleh Saksi Yardo Wifaqo. Menurut dia, proses verifikasi itu berdasarkan Peraturan Walikota Nomer 25 tahun 2016. Adapun standard verifikasi itu diantaranya melakukan ricek keabsahan dari masing-masing lembaga yang mengajukan bantuan dana hibah.

“Cek keabsahan dari lembaganya, RT RW ataupun LKMK. Kemudian kita membuat rekom kepada walikota, untuk proses pencairan.”kata Yardo.

Giliran ditanya terkait hubungan mereka dengan terdakwa Agus Setiawan Jong. Ke- empat saksi kompak menyatakan tidak kenal dan mengaku tidak pernah menjalin komunikasi dengan terdakwa.

Jawaban saksi itu dilontarkan atas pertanyaan Hakim Rochmad yang memimpin persidangan. Rochmad kemudian menanyakan apakah dalam proses pelaksanaan hingga pencairan dana hibah itu ada intervensi dari pihak ketiga atau Agus Setiawan Jong. Saksi kembali menjawab kompak dengan kata “tidak”.

Jawaban saksi tersebut membuat hakim heran dan mempertanyakan dakwaan jaksa.

“Lantas apa hubungannya antara terdakwa dan para saksi ini”kata Rochmad kala itu.

Benhard dalam hal ini juga ikut mengomentari.

“Ya jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan terdakwa. Dewan ini dituduh Jaksa mengkoordinir pelaksanaan Jasmas bersama dengan Agus Jong. Sedangkan pelaksana dan pengelola anggaran jasmas adalah Pemkot. Ya Gak nyambung.”kata Benhard.

Kecuali, imbuh Benhard. Saat proses verifikasi atau pencairan itu ada intervensi dari Dewan atau Agus Jong pada pejabat terkait.

“Buktinya mereka para saksi kompak mengatakan tidak ada intervensi dari pihak ketiga atau Agus Jong. Lantas tuduhan jaksa yang mengatakan Dewan dan Agus Jong bersama sama melawan hukum mengkoordinir pelaksanaan dana hibah Jasmas itu pakai rumus dari mana. Saya yakin jaksa sudah gagal paham dan tidak mengerti akan regulasi dari Jasmas itu sendiri.”[email protected] [Jn].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca