Kasus Jasmas, Perhitungan BPKP Jatim Lebih Dipercaya

Kasus Jasmas, Perhitungan BPKP Jatim Lebih Dipercaya

03/07/2019 0 By Redaktur: Junaedi S
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Laporan resmi Perhitungan BPKP Jatim pada kasus Jasmas lebih dipercayai dari pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh ahli BPK-RI yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016.

Pernyataan itu diutarakan oleh Kuasa hukum Agus Setiawan Jong (ASJ) Hermawan Benhard Manurung SH. Dia menyebut, ahli dari BPK RI itu hanyalah petugas orderan.

“Kami lebih mempercayai hasil laporan keuangan resmi BPKP Jatim, dari pada perhitungan petugas BPK orderan Jaksa.”kata Benhard, usai sidang di Pengadilan Tipikor, Sidoarjo, Senin (1/7).

Pada beberapa pekan yang lalu, JPU Fadhil dan Suryanta Desy dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menghadirkan Ahmad Adjam yang merupakan Ahli dari BPK-RI.

Adjam kala itu menerangkan, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 4,9 Miliar dari dana hibah Pemkot Surabaya berupa Jasmas itu.

Baca:  BPK-RI Tidak Memiliki Kompetensi Memeriksa Manajemen Pabrik Agus Jong

Perhitungan kerugian negara tersebut menurut Adjam, didapatinya setelah pihaknya bekerja sama dengan Ahli Konstruksi dari Universitas ITS, untuk menghitung nilai satuan bahan mentah barang-barang Jasmas yang diproduksi oleh Agus Setiawan Jong.

Keterangan dari Ahli BPK itu kemudian disoal oleh Benhard. Dia menayatakan ahli konstruksi dari ITS tidak pernah menghitung nilai satuan barang.

“Perhitungan objek yang dilakukan ahli ITS itu dilakukan secara sederhana dan hanya perhitungan volume matematis biasa tanpa mancantumkan nilai satuan harga, akan tetapi, ahli BPK menyebut adanya penentuan nilai satuan harga dari Ahli Konstruski ITS, jadi kami melihat adanya indikasi rekayasa perhitungan”.kata dia.

Tidak dihadirkannya ahli dari ITS dalam persidangan juga dipersoalkan oleh Benhard. Hal inilah yang kemudian dinilai Benhard terdapat kesimpang siuran akan nilai kerugian negara yang dimaksud okeh Ahli BPK.

Baca:  Jaksa Dituntut Hadirkan 230 Penerima Hibah Jasmas

“Ahli ITS yang dimaksud juga tidak pernah dihadirkan Jaksa dalam persidangan. Inilah yang kemudian mengakibatkan kesimpang siuran akan nilai kerugian negara itu”.imbuhnya.

Selain itu, kata Benhard lagi. Perhitungan kerugian negara yang dimaksud oleh Ahli BPK, tidak dimasukkan Jaksa kedalam daftar alat bukti dipersidangan.

“Dari daftar alat bukti yang dilampirkan Jaksa, perhitungan BPK itu tidak kami jumpai dimasukkan kedalam daftar alat bukti Jaksa”terang Benhard.

Benhard kemudian mengulas hasil laporan resmi BPKP Jatim yang menyatakan dalam perkara dana hibah tersebut cuma terdapat 31 penerima hibah RT atau RW yang belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), nilainya sebesar Rp. 1.070.048.200.

Baca:  Agus Jong "Ngamuk" Saksi Tidak Sesuaikan Kualitas Barang Dengan Anggaran Yang Mereka Miliki

“Jadi tidak diterangkan adanya kerugian negara, malahan dari laporan BPKP Jatim nilai belanja barang dengan nilai dana hibah lebih besar nilai belanjanya, selisihnya hampir Rp. 51 Juta”.tandas Benhard.

Secara adminstratif, sambung Benhard. Agus Setiawan Jong tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam perkara ini, melainkan mengalami [email protected] [Jn]

Shares