Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Kasus Jasmas, Ahli Pidana Sebut Dana Hibah Masuk Ranah Hukum Perdata

3 min read

Dr. Erma Rusdiana S.H, M.H.,/dok. Junaedi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Tunojoyo, Erma Rusdiana, membongkar semua unsur pidana yang seharusnya dipenuhi oleh Jaksa dalam kasus korupsi dana hibah pemkot Surabaya tahun anggaran 2016, sebelum menjadikan Agus Setiawan Jong (ASJ) sebagai pesakitan di Pengadilan Negeri, Tipikor, Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut keilmuan Ahli, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor, Juncto pasal 55 KUHP yang didakwakan Jaksa pada ASJ harus memenuhi syarat adanya tindakan melawan hukum secara formil maupun materiil.

“Yang dimaksud melawan hukum [atau] sifat melawan hukun secara formil [maupun materiil] adalah kegiatan atau tindakan tersebut berlawanan [bertentangan] dengan undang-undang”.kata Erma, diruang sidang Pengadilan Tipikor, Surabaya Senin (8/7).

Didalam perkara ini ahli melihat, konteks dana Hibah tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan hanya ada dan diatur didalam ranah hukum keperdataan.

“Didalam hukum pidana tidak ada yang mengatur masalah hibah, itu [dana hibah] bukan dalam konteks hukum pidana”terang ahli.

“Pidana [hanya] mengatur perbuatan apa yang dilarang [oleh] Undang-Undang dan ada sanksinya”imbuhnya.

Baca juga: Jaksa Tak Layak Permasalahkan Dana Hibah, “Bisa Kuwalat”

Sedangkan untuk subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, menurut ahli adalah ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan dengan artian luas. Pasal tersebut juga dapat diterapkan pada pihak Swasta, orang perorangan maupun korporasi.

“Sedangkan untuk Pasal 3 [UU Tipikor] itu emang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil secara luas”papar ahli.

Ahli menggaris bawahi pada keterangan sebelumnya, bahwa penerapan pasal 2 ayat 1 [UU Tipikor] pada intinya penuntut Umum harus dapat membuktikan adanya sifat melawan hukum, yakni adanya permufakatan jahat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana atau Korupsi.

Dikesempatan yang sama, Kuasa hukum ASJ, Hermawan Benhard Manurung juga menanyakan pada ahli terkait penerapan pasal penyertaan yaitu pasal 55 KUHP, yang didalam perkara tersebut ternyata hanya didapati terdakwa tunggal.

Ahli kembali menjelaskan bahwa penerapan pasal 55 KUHP itu tidak dapat lepas daripada sifat melawan hukum adanya permufakatan jahat. Dalam artian, pelaku atau terdakwa harus lebih dari satu orang.

“Saya kembali lagi, permufaktan jahat itu adalah memeperbanyak pelaku tindak pidana ini, dia bukan pelaku tunggal. [Yang pasti] lebih dari 1 (satu) minimal 2 (dua) orang”kata dia.

Didalam perkara dugaan korupsi dana hibah, penerapan pasal 55 KUHP menurut ahli tidak dapat dibenarkan. Sebab dana hibah sendiri hanya diatur didalam ranah hukum perdata.

“Bagaimana kita menerapkan pasal 55 KUHP dalam konsep ranah hukum keperdataan.”kata ahli.

Sebelumnya, Benhard juga sempat menganalogikan sebuah peristiwa hukum yang berkaitan dengan dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah. Ahli dalam hal ini kemudian mempertegas dua hal yang harus dipisahkan.

“Ini ada dua hal yang terpisah, Pertama adalah pemberian hibah oleh pemerintah pada penerima hibah. Hibah itu adalah pemberian suka rela, dalam konteks ini adalah Pemerintah. Hubungan hukum yang pertama selesai”.papar Erna.

Kemudian dalam analogi ke-dua, ahli menjelaskan. Hubungan hukum antara penerima hibah dengan pihak lain, itu merupakan hubungan privat. Apa bila hal ini dikaitkan dengan hubungan bisnis, perdagangan atau sejenisnya.

“Ini murni hubungan privat, murni jual beli”imbuhnya.

Ahli kembali menegaskan, dalam kasus hibah seyogyanya “JPU” dapat memastikan terlebih dahulu, apakah uang hibah yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut masih atas wewenang pemberi hibah ataukah memang sudah suka rela diberikan kepada si penerima hibah sesuai dengan konteks hibah itu sendiri.

“[Harus diperjelas] apakah Uang [Hibah] yang dibelanjakan itu masih uang negara atau bukan”kata Ahli

Dari seluruh keterangan ahli yang dipapaparkan didalam persidangan. Benhard menyimpulkan, dakwaan jaksa yang menyebut Agus Setiawan Jong telah mengkoordinir pelaksaanan Jasmas secara melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa.

Benhard menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadhil pada Agus Setiawan Jong, adalah dakwaan “Prematur”.

“Dari fakta sidang, JPU tidak mampu membuktikan adanya permufakatan jahat antara terdakwa dan pemberi hibah ataupun penerima hibah untuk bersama sama melakukan korupsi, jadi jelas ini dakwaan prematur”[email protected] [Jn].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca