Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Jokowi Digugat Perbuatan Melawan Hukum

4 min read
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT – Abdullah Bahusin (73), Warga Jalan P. Singkep Gg Mas II. Nomer 88, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Presiden Jokowidodo (Jokowi).

Gugatan PMH itu didaftarkan oleh kuasa hukum Abdullah Bahusin, Tonin Tachta Singarimbun S.H. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 14 Mei 2019.

“Iya tanggal 14 Mei kemarin kita daftarkan.”kata Advokat pada kantor hukum Andita’s Law Firm itu melalui keterangan tertulisnya. Rabu (16/5).

Dijelaskan Tonin, Abdullah merupakan ahli waris atau anak dari Bahoesin, Kepala Desa ke 4, di Kampung Talang Batu periode 1932-1967, [Era Kolonial Belanda], Yang termasuk dalam wilayah District Airlangga atau Wiralaga Membawahi 22 Umbul (Dusun). Termasuk lahan hutan rimba larangan, yang saat ini diberinama Register 45 dan sungai buaya seluas 35.500 hektar.

Selain itu, Bahoesin juga menguasai 2 Umbul dan lahan garapan, yang saat ini diklaim sebagai tanah [hak waris] seluas 6.900 Hektar.

“Tanggal 12 September 1918 dalam Besluit Van Den Resident Der Lampongsche-Districten Nomor 6185/5.1918 di Teloek Betoeng, Pemerintah Belanda menetapkan umbul Talang Batu menjadi kampung Talang Batu. Nah dia [Bahoesin] adalah kepala Kampung (lurah) Talang Batu Ke empat.”paparnya.

Menurut Tonin. Bahoesin, sebagai kepala kampung Talang Batu. Diberi gelar Tuan Pesirah Meggu. Pada 9 Maret 1941, dia menyerahkan lahan hutan rimba larangan [Register 45] seluas 35.500 hektar kepada pemerintah kolonial Belanda. Penyerahan itu tidak termasuk Umbul (Dusun), dan dua Tanah Garapan Umbul yang dikelola oleh Bahoesin selaku Kepala Kampung.

Penyerahan hutan itu bertujuan agar pemerintah Belanda dapat melestarikan hutan yang didalamnya terdapat pohon meranti, kruing dan pohon lainnya, sebagai kayu hutan rimba untuk menjaga keseimbangan alam dan kepentingan umum.

Lahan hutan seluas 35.500 hektar itu dahulu kala bernama Hutan Larangan dan Sekarang diberi nama Register 45

“Penyerahan tanah oleh masyarakat melalui Kepala Kampung Talang ke-4 yaitu Bahoesin (adalah Ayah dari Penggugat) dengan membuat Surat Keterangan di atas segel Kerajaan Belanda, dibuat di Talang Batu pada 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi hak kelola [Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte] 15 April 1941 dengan Nomor 20/1941.”kata dia.

Yang mana, imbuh Tonin. Penyerahan lahan tersebut terjadi karena berdasar dan mengacu kepada Notulen Dewan Merga Mesuji Lampung.

Dewan Merga Mesuji Lampung itu, kata Tonin. Merupakan Afedeling Menggala yang bersidang di Kantor Kampung Airlangga atau Wiralaga pada 25 Januari 1940. Sidang ini membahas rencana pelaksanaan penyerahkan Hutan Rimba Larangan [Register 45], termasuk Sungai Buaya.

Hutan Rimba Larangan Berubah Menjadi Register 45

Pada tanggal 17 Februari 1997 (Era Orde Baru), Kementrian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan (SK) No.93/KPTS-II/1997. kepada PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Hutan Larangan seluas 35.500 hektar tersebut, saat ini oleh Pemda Kabupaten Masuji, Lampung. Ditandai dan diberinama [Register 45]. Paska turunnya SK itu, hutan seluas 35.500 hektar itu diserahkelolakan pada PT. Silva Inhutani Lampung.

Pemerintah kemudian mengeluarkan SK perluasan kawasan Hutan Register 45 dari 33.500 H.a menjadi 43.100 H.a.

Gambar peta perluasan pengelolaan hutan Register 45/dok. Pribadi

Perluasan pengelolaan hutan itu diklaim mengambil paksa lahan milik Abdullah dan kerabatnya [hak waris Bahoesin] seluas 9.600 Ha. Hal ini oleh Tonin disebut sebagai tindakan melawan hukum karena belum adanya ganti rugi.

“[Perluasan] secara melawan hukum tanpa ada ganti kerugian dan tidak pernah terjadi pembebasan sebagaimana [Perluasan] secara sewenang-wenang, Abuse de droit.”papar Tonin.

Sebagaimana disebutkan, imbuh Toni. ” ada tersisa 2 Umbul yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Belanda dan pada tahun 1993 maka Tergugat menguasai lahan 2 umbul tersebut sehingga lahan Register 45 menjadi bertambah 9.600 hektar dari 33.500 H.a menjadi 43.100 H.a yang mana, dihitung secara langsung ternyata lahan tersebut telah mencapai 65.000 hektar, sehingga kata Tonin. Penggugat dan keluarganya tergeser masuk ke kawasan hutan Register 45 tanpa pernah ada jual beli atau ganti rugi oleh Tergugat maupun oleh PT. Silva Inhutani Lampung, sampai saat ini.”ungkapnya.

Alasan Menggugat Jokowi

Tonin Tachta Singarimbun S.H/dok. Repro

Tonin Tachta Singarimbun dalam materi gugatannya menyebut, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan sering melontarkan kata tidak adanya konflik agraria. Nyatanya, konflik pertanahan khususnya lahan hutan Register 45 di Mesuji, Lampung. Terjadi berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Sebagai presiden yang membawahi seluruh Kementrian, dan juga kepala Negara yang menggantikan Presiden-presiden sebelumnya secara estafet, Jokowi dinilai Tonin sebagai pihak yang paling bertanggung jawab akan halnya sengketa agraria ini.

“Presiden Joko Widodo telah melakukan pembagian tanah kepada masyarakat dan menyatakan juga tidak ada konflik pertanahan baik dalam acara formal maupun dalam Debat Kampanye Pilpres 2019-2024. Dengan demikian, Penggugat akan menggunakan keadaan ini alternatif dalilnya.”paparnya.

Perluasan lahan yang dilakukan PT. Silvi Inhutani Lampung melalui SK Kementrian Kehutanan pada lahan garapan keluarga Bahoesin, dianggap Tonin telah merugikan para pemegang hak waris, termasuk Abdullah Bahusin yang saat ini mengajukan gugatan.

Adapun dalam materi gugatannya, Tonin mendalilkan kerugian Materiil yang dialami oleh Abdullah selaku waris dari Bahoesin mencapai Rp. 67 Triliun.

Selain itu, dalam petitum gugatannya, Tonin menuntut penghentian seluruh kegiatan yang ada di atas lahan Register 45. Dia juga meminta kepada tergugat (Jokowi) untuk menghentikan setiap laporan Pidana yang dilakukan PT Silvi Inhutani Lampung.

“Menghentikan seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja in casu PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan Register 45. Menghentikan setiap perkara/ laporan pidana berdasarkan laporan Tergugat in casu PT. Silva Inhutani Lampung.”kutip petitum gugatan PMH yang dilayangkan [email protected] [Dem].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca