Sen. Jul 22nd, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Dibalik Sel Rutan Medaeng Agus Setiawan Jong Menulis Surat, Begini Isinya

4 min read
Karena menuruti keinginan dari kantor Kejaksaan Tanjung Perak, supaya bisa menimbulkan kerugian negara. Maka bahan pokok produksi barang-barang tersebut tidak diperhitungkan

Agus Setiawan Jong/dok Junaedi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT.COM – Agus Setiawan Jong (ASJ) terdakwa atas tuduhan mengkoordinir pelaksanaan dana Hibah Pemkot Surabaya, tahun anggaran 2016 berupa Jasmas, terlihat tertunduk dengan pandangan kosong dibalik ruang sel sempit tahanan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sidoarjo, Jatim. Senin (10/6).

Lamunannya seketika itu langsung berhenti, sewaktu ia ditemui xtrempoint.com yang meminta ijin untuk melakukan pengambilan gambar (Foto). Dia kemudian berpose dengan gesture tangan kanan tegak mengepal, simbole perlawanan.

Penggagas program Kelompen Capir era 90 an ini menunjukkan raut muka sayup sembari memberikan sebuah tulisan tangan warna merah setebal lima (5) halaman.

“[Saya sedih pak], dituduh melakukan korupsi. Tahun 90-an saya pencipta Kelopen Capir, sisa umur saya ini adalah untuk sosial, dan kemaslahatan umum.”kata Agus Jong pada Xtrempoint.com.

Tulisan setebal lima halaman itu memuat catatan-catatan penting terkait persidangan yang ia rangkum di dalam Rutan Klas 1 Medaeng, Surabaya. Pada intinya, tulisan tersebut adalah permintaan perlindungan hukum pada majelis hakim yang memeriksa perkara korupsi Jasmas ini.

Diawal tulisannya, ASJ mengucapkan untaian kata silaturrahim pada majelis hakim. Ucapan itu lazim diutarakan pada perayaan hari raya Idul Fitri yang pada pekan lalu dirayakan oleh umat muslim.

“Semoga dalam waktu yang penuh cahaya dan indah ini Bapak beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi yang maha kuasa. Amin, Mohon maaf lahir batin.”kata Agus Setiawan Jong, mengawali tulisannya.

Lebih lanjut tulisan ASJ mengulas persidangan pada 20 Mei 2019 lalu. Dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Dimuka Persidangan, ASJ mengungkap bahwa JPU Fadhil dari Kejari Tanjung Perak Surabaya, sempat melontarkan kata bahwa Agus Jong dinilainya”Bodoh’ karena menjual barang-barang Jasmas dengan harga murah padahal kualitasnya bagus.

Perkataan itu menurut ASJ, dilontarkan Fadhil sewaktu ia diperiksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya.

“Perkataan yang dilontarkan oleh JPU Muhammad Fadhil, SH., terhadap saya [Bodoh, bunuh diri. Harganya murah dan kualitasnya barangnya bagus.”ungkap Agus Jong, menirukan ucapan Fadhil.

Jaksa M Fadhil dari Kejari Tanjung Perak Surabaya/dok. Junaedi

Agus Setiawan Jong kemudian menyoal laporan BPK-RI yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar 4,9 miliar dari program Jasmas itu. Oleh jaksa, kerugian tersebut kemudian dituduhkan atau didakwakan kepada Agus Setiawan Jong, sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, karena dituding mengkoordinir pelaksanaan Jasmas.

Agus Jong mengklaim memiliki bukti hasil laporan dari BPK Propinsi Jatim, yang menyatakan didalam program dana hibah Jasmas 2016 itu tidak terdapat kerugian negara. Bukti tersebut bakal ia ungkap dalam pembelaan di persidangan.

Menurut ASJ, sebelum BPK-RI melakukan pemeriksaan perkara ini, Kejari Tanjung Perak terlebih dahulu meminta kepada BPKP Jatim untuk membuat laporan adanya potensi kerugian negara dalam perkara ini. Namun, permintaan Kejaksaan itu ditolak oleh BPKP Jatim lantaran didalam pemeriksaan, pihaknya tidak menemukan adanya indikasi kerugian negara.

“Kantor BPKP Jatim telah menyatakan bahwa [program] Jasmas Pemkot Surabaya pada 220 lembaga RT/RW dalam APBD tahun [anggaran] 2016 tersebut, tidak ada kerugian negara.”klaim Agus Setiawan Jong dalam tulisannya.

Petugas BPK-RI Ahmad Adjam/dok. Junaedi

Kejanggalan Kesaksian Petugas BPK-RI

Beberapa Keterangan dari petugas BPK-RI, Ahmad Adjam Sempurna Djaya. Dinilai janggal oleh Agus Setiawan Jong, sewaktu ia dihadirkan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Sidoarjo oleh JPU.

Salah satunya ialah terkait pernyataan Adjam yang menerangkan pada Majelis hakim, bahwa selama melakukan pemeriksaan perkara penyelewengan Jasmas itu. Ia mendapati adanya Lembaga RT penerima dana hibah menerima 100 buah bak sampah. Padahal menurut dia, sensus penduduk pada RT tersebut hanya memiliki warga sebanyak 30 Kepala Keluarga (KK).

Hal itulah yang kemudian dipermasalahkan oleh Agus Jong. Menurut dia, pernyataan Adjam dinilainya sebagai keterangan bohong. Alasannya, untuk bisa membentuk lembaga RT haruslah sesuai peraturan Pemerintah. Yakni mencapai minimal 72 KK. Apalagi lembaga RT yang dimaksud Adjam, terletak di kelurahan Dukuh Pakis yang memiliki kepadatan jumlah penduduk.

“Keterangan ahli tersebut adalah tidak benar atau keterangan bohong. sesuai peraturan pemerintah Daerah, sebelum mencapai 72 KK tidak diperbolehkan membentuk [Lembaga] RT.”ungkap Agus Jong melalui keterangan tertulisanya.

Petugas BPK-RI Ahmad Adjam diruang sidang Tipikor, Sidoarjo Jatim/dok. Junaedi

Biaya yang Belum Terhitung

Kejanggalan kedua menurut Agus Jong ialah laporan perhitungan yang dilakukan oleh BPK-RI terkait harga riil barang-barang Jasmas yang diklaim merugikan negara sebesar Rp. 4,9 Miliar.

Baca Juga; Keterangan BPK-RI Tidak Berkesesuaian

Nilai kerugian itu diklaim ditemukan oleh BPK-RI setelah pihaknya melakukan audit pada beberapa dokumen yang disita oleh pihak kejaksaan dikantor ASJ.  Adapun dokumen  itu berisi laporan perhitungan ongkos produksi barang-barang Jasmas yang disuplai oleh ASJ. Termasuk harga satuan barang [bahan mentah], upah buruh dan ongkos pengiriman barang-barang Jasmas pada penerima hibah.

Disinilah menurut Agus Jong letak kesalahan fatal Perhitungan BPK-RI. Dia menganggap laporan perhitungan yang dikukan BPK-RI tidak transparan, penuh pembiasan dan belum konkrit seluruhnya.

Kalau cara perhitungannya seperti itu. Agus Jong meminta BPK-RI untuk menghitung seluruh bahan dan komponen – komponen produksi pembuatan barang-barang Jasmas termasuk Ongkos listrik, dan juga BBM yang digunakannya untuk menggerakkan 14 unit mesin genset untuk memproduksi barang.

Lebih dari itu, ASJ meminta BPK-RI untuk menghitung kawat las, kebutuhan Cutting Wheel 14, mesin Gerinda untuk finishing yang biayanya belum diperhitungkan oleh BPK.

“Sebetulnya Ahli [BPK-RI] sudah mengerti, dimana bahan pokok tersebut harus diperhitungkan. Karena menuruti keinginan dari kantor Kejaksaan Tanjung Perak, supaya bisa menimbulkan kerugian negara. Maka bahan pokok produksi barang-barang tersebut tidak diperhitungkan.” Papar Agus Jong.

Perbuatan itu, sambung tulisan ASJ. Tidak dapat dibenarkan. Sebab, tanpa bahan-bahan pokok tersebut tidak mungkin ia dapat memproduksi barang – barang Jasamas antara lain Terop, meja besi lipat, dan Gerobak [email protected] [Dem].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca