Dewan Jadi Tersangka Korupsi Jasmas, Perannya Apa?

Dewan Jadi Tersangka Korupsi Jasmas, Perannya Apa?

14/09/2019 0 By Tomy M
Share:

Kasus Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2016 atau lebih familiar disebut Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) masih berpolemik hingga hari ini. Terakhir ialah upaya hukum praperadilan yang dilayangkan oleh tiga orang anggota Dewan, yaitu Ratih Retnowati, Dini Rijanti dan Saiful Aidy.

Tiga legislator itu keberatan atas status tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negari (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Alasan yang dikemukakan adalah, mereka sebagai anggota DPRD bukanlah pihak yang dapat menyetujui atau menolak pengucuran dana hibah yang dimohonkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, walaupun program Jasmas itu sejatinya adalah produk buatan mereka.

Sementara, kuasa hukum para anggota dewan Yusuf Eko Nahuddin memandang, status tersangka pada kliennya itu belum layak untuk disematkan kepada ketiganya. Dia beralasan, proses administrasi penyelidikan tidak sesuai prosedur karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015.

Dijelaskan Yusuf, apabila suatu kasus pudana naik ke tingkat penyidikan sehingga muncul surat perintah penyidikan (sprindik), maka dalam kurun 7 hari sejak diterbitkannya sprindik tersebut surat pemberitahuan tanda dimulainya penyidikan (SPDP) harus dikirimkan atau disampaikan kepada tersangka atau keluarganya. Jika lebih dari kurun waktu yang telah disebutkan maka hal itu menurutnya berpotensi menyalahi putusan Mahkamah konstitusi.

Disisi lain, pihak penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya, mengklaim memilki dua alat bukti empiris untuk menetapkan ke 6 orang anggota Dewan itu menjadi tersangka korupsi Jasmas. Kendati alat bukti itu baru dapat mereka beber dalam pembuktian dipersidangan nanti.

Satu satunya petunjuk adanya keterlibatan dan peran para anggota Dewan dalam kasus ini adalah melalui surat dakwaan Jaksa kepada Agus Setiawan Jong (ASJ), sebagai pihak swasta yang lebih dahulu dijadikan pesakitan di Pengadilan Tipikor, Surabaya.

Agus Setiawan Jong merupakan penyuplai barang barang Jasmas berupa Terop, Meja Kursi, Sound Syistem dan juga gerobak sampah kepada pemohon dana hibah yaitu ratusanblembaga RT RW yang tersebar di wilayah Surabaya.

Agus Jong bersama dengan 6 orang anggota Dewan yang saat ini ditetapkan tersangka disebut bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan “mengkoordinir” pelaksanaan Jasmas, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4,9 Miliar.

Modusnya, ASJ melalui anak buahnya mengumpulkan dan membuat proposal serta menjadi penyuplai tunggal barang-barang Jasmas ke 230 RT RW yang tersebar di wilayah Surabaya.

Frasa kata mengkoordinir ini juga terdapat kesimpang siuran. Sebab beberapa pejabat Pemkot diantaranya Edy Chritijanto, Ahmad Yardo Wifaqo, M Taswin dan Yusron Sumargo menyatakan, proses pencairan dan verifikasi dilakukan oleh pejabat Pemkot selaku pemegang anggaran tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak lain.

Proses pencairan dana belasan miliar itu mutlak dibawah wewenang otoritas Pemkot Surabaya.

Fakta Persidangan

Didalam fakta persidangan terungkap, beberapa anak buah Agus Jong terbukti berperan mengumpulkan proposal dan turut membuatkan proposal permohonan bantuan dana hibah yang dimohonkan oleh ratusan Lembaga RT RW, kepada Pemkot Surabaya.

Peristiwa pengumpulan proposal dan pembuatan proposal oleh anak buah ASJ itu dinilai hakim sebagai perbuatan curang yang harus dipertanggung jawabkan oleh ASJ, walaupun dia tidak terlibat langsung dalam pembuatan atau pengumpulan proposal.

Fakta kedua yang terungkap dalam persidangan adalah adanya pengakuan dari mantan anak buah ASJ, yaitu Dea Winni. Walaupun keterangannya itu tidak berkesesuaian dengan saksi lain.

Dea membeberkan adanya pertemuan ASJ dengan para anggota dewan di sebuah rumah makan di kawasan Surabaya. Namun, keterangan Dea itu hanya sebatas petunjuk, dia mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan itu.

Dea juga menyatakan ASJ sempat memberikan bingkisan berupa parsel pada para anggota dewan. Akan tetapi, keterangan Dea itu tidak didukung oleh bukti sehingga dibantah oleh para anggota dewan dan ASJ di persidangan.

Satu satunya bukti kuat dalam kasus korupsi ini adalah adanya kerugian negara sebesar Rp. 4,9 Miliar yang di laporkan oleh BPK.

Nilai kerugian negara itu didapati dari nilai satuan harga barang milik Agus Setiawan Jong yang dinyatakan BPK tidak sesuai dengan harga riil.

Dari serangkaian peristiwa itu, Agus Jong lah selaku penyuplai barang yang dianggap paling bertanggung jawab dan dituntut untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Lantas apa Peran Para Anggota Dewan Dalam Kasus Ini?


Share: