Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Amien Rais: Wiranto Hati-Hati Anda

2 min read
Amien Rais Ancam Wiranto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Amien Rais: Wiranto Hati-Hati Anda

XTREMPOINT – Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyebut Menko Polhukam Wiranto telah melakukan “Abuse of Power” atau menyalahgunakan kekuasaan.

Dia menyatakan hal itu seusai mengikuti simposium “Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019″ yang digelar Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) sore.

Menurutnya, Wiranto perlu diadili di Mahkamah Internasional.”Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power,” kata Amien dilansir Sinar Harapan. Selasa (14/5).

Amien Rais mengatakan, Tim Asistensi Hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto, bertujuan untuk menyerang oposisi atau lawan politik pemerintah.

“Dengan kekuasaannya dia akan membidik lawan politiknya. Di muka bumi ini orang ngomong ditangkap enggak ada. Hati-hati Anda Wiranto,” katanya.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam. SK yang berisi susunan anggota dan tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam itu diterbitkan dan ditandatangani oleh Wiranto 8 Mei 2019.

Dalam SK tersebut diketahui bahwa tugas Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam meliputi tiga hal. Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca-pemilihan umum serentak tahun 2019.

Kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana hasil kajian dan asistensi hukum sesuai kewenangan. Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Pengarah.

Dilansir dari portal Brainly, Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional (MI) terkait akses ke MI hanya terbuka untuk negara atau individu (satu), sedangkan organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak dari suatu sengketa di depan Mahkamah Internasional (MI).

Pada prinsipnya, MI hanya terbuka bagi individu atau negara yang menjadi anggota dari statuta.

Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan organ hukum tertinggi di dunia. Penolakan suatu negara terhadap keputusan MI berpotensi dapat merusak citra negara tersebut dalam pergaulan antar bangsa.

Kewenangan.

Yuridiksi Mahkamah terbagi 2 (dua) macam:

Pertama atau ke ( 1 ).

  1. Memutuskan perkara-perkara perdebatan;
  2. Untuk memberi opini-opini nasihat;
  3. Memeriksa perselisihan/sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI.

Yang ke dua ( 2 ) terdapat beberapa pembatasan penting atas pelaksanaan fungsi yudisialnya dalam kaitan yuridiksi perdebatan dan terhadap hak-hak dari negara untuk mengajukan klaim dalam lingkup yuridiksi ini, yaitu:

  1. Mahkamah tidak boleh memberikan putusan abstrak, untuk memberikan suatu dasar bagi keputusan politisi, apabila keyakinan tidak berhubungan dengan hubungan-hubungan hukum yang aktual;
  2. Yang banyak menimbulkan kontroversi, mahkamah memutuskan dengan suara mayoritas.

Dalam South West Africa Case, Second Phase bahwa negara-negara yang mengajukan klaim yaitu Ethiopia dan Liberia, telah gagal untuk menetapkan hak hukum mereka, kepentingan yang berkaitan dengan mereka didalam pokok sengketa dari klaim-klaimnya sehingga menyebabkan klaim itu harus ditolak.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca