Jum. Jul 19th, 2019

XTREMPOINT

Detik-Detik Yang Berarti

Agus Jong “Ngamuk” Saksi Tidak Sesuaikan Kualitas Barang Dengan Anggaran Yang Mereka Miliki

3 min read
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

XTREMPOINT – Agus Setiawan Jong, terdakwa yang dituding melakukan pengkoordiniran pelaksanaan dana hibah Pemkot Surabaya “Ngamuk” di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebab, keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggapnya melenceng dari kapasitasnya sebagai saksi.

Reaksi Agus Jong itu dilakukan karena Para saksi yang mayoritas dari ketua lembaga RT/RW selaku penerima hibah, berubah seolah menjadi petugas Quality Control (QC) akan satuan barang yang mereka terima dari Pabrik Agus Jong.

Agus Jong mencontohkan, dari 230 RT RW yang mengajukan dana hibah itu nominalnya beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga RT/RW. Namun yang di ACC oleh Pemkot mayoritas dibawah nominal pengajuan.

“Misalkan mereka mengajukan dana hibah Rp. 11 Juta kemudian yang di ACC Pemkot [Surabaya] ternyata cuma 5 Juta. Tapi mereka menuntut kualitas barang yang harganya Rp. 11 Juta. Itu tidak ada rumusnya.” Kata Agus Jong, di ruang sel pengadilan Tipikor Surabaya, seusai ia menjalani sidang, Senin (13/5).

Sebelumnya, 13 orang saksi dari Ketua Lembaga RT/RW yang bersaksi di pengadilan mengatakan, barang-barang hibah yang mereka belanjakan di pabrik ASJ Kualitasnya tidak sesuai harapan mereka. Namun mereka mengakui barang-barang tersebut sesuai dengan apa yang mereka tuangkan didalam proposal pengajuan.

Salah seorang penerima hibah, Muhammad Lukman Chakim. Yang merupakan Ketua RT 05 Kelurahan Tambak Rejo mengatakan, dia mengajukan dana hibah pada pemkot sekitar Rp. 40 juta lebih, namun yang di ACC oleh Pemkot Surabaya, hanya Rp. 29.600.000. (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah.).

“Saya dapat Rp. 29.600.000, [itu] dapat dua set Terop, 100 buah kursi dan dua set lampu.”kata Lukman.

Disinggung apakah barang-barang yang ia ajukan itu sesuai dengan proposal pengajuan dana hibah. Lukman manyatakan “sesuai”.

Agus Setiawan Jong dan Kuasa hukumnya, Hermawan Benhard Manurung/dok. Junaedi

Dikesempatan yang sama, kuasa hukum ASJ, Hermawan Benhard Manurung juga ikut menggapai pernyataan saksi yang mengatakan kualitas dari barang yang diterima oleh lembaga RT RW itu dinilai mereka tidak sesuai harapan.

Benhard sependapat dengan ASJ, bahwa beberapa saksi itu membandingkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan anggaran yang mereka miliki.

“Mereka [para saksi] mengharap kualitas dan kuantitas barang yang bagus, tapi mereka tidak sesuaikan dengan anggaran hibah yang mereka miliki. Itu namanya sak karepe Dewe [semaunya sendiri].”tandas Benhard.

Apa yang diterangkan oleh ketua RT RW tersebut dinilai Benhard sebagai bentuk upaya penyelamatan diri dari tanggung jawab sebagai pihak yang paling bertanggung jawab didalam perkara ini.

Benhard kemudian mengulas keterangan dari Edy Christijanto, pejabat Pemkot Surabaya yang pada beberapa pekan lalu diperiksa dipersidangan.

Edy saat itu menerangkan bahwa penanggung jawab dana hibah secara formil dan materiil adalah penerima hibah.

“Didalam Pasal 20 ayat 1 Perwali Nomer 25 tahun 2016, penerima hibah bertanggung jawab secara Formil dan materiil terhadap pembelanjaan hibah.”Papar Edi, di Gedung Pengadilan Tipikor Surabaya, (16/4) lalu.

Edy Christijanto saat ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya. Saat kasus ini bergulir, dia menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya.

Menurut dia, saat proses pelaksanaan program Jasmas berlangsung ia merupakan salah satu pihak yang melakukan verifikasi dari awal hingga akhir terkait proses pelaksanaan dana hibah berupa Jasmas yang diajukan 230 lembaga RT RW di Surabaya.

“Proposal setelah saya terima lalu melakukan verifikasi pada RT RW. Verivikasi berdasarkan perwali (tentang) standard satuan harga. Dengan catatan, apabila ada sisa belanja mereka wajib mengembalikan.”terangnya.

Edy kembali menjelaskan secara gamblang tentang isi dari Perwali Nomer 25 tahun 2016 yakni tentang siapa yang menjadi obyek pemeriksaan apa bila terjadi penyelewengan akan dana hibah yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya.

“Disebutkan dalam Perwali, penerima hibah menjadi obyek pemeriksaan ketika ada penyimpangan. Makanya bukti pembelanjaan, nota-nota pembelanjaan disimpan oleh penerima hibah. Bukan kami.”kata dia.

Hermawan Benhard Manurung menyatakan, apa yang disampaikan oleh saksi makin menguatkan pendapatnya bahwa surat dakwaan Jaksa yang dituduhkan pada kliennya adalah dakwaan yang salah alamat.

Menurut dia, Agus Jong ialah pihak ketiga yang tidak tahu menahu akan jalannya regulasi anggaran dana milik pemerintah, dia juga tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran pemerintah. Bahkan lanjut Benhard. Agus Setiawan Jong bukanlah pihak yang menerima anggaran.

“Bagaimana bisa seorang yang tidak memiliki kewenangan mengelola atau pemegang anggaran pemerintah dituduh melakukan pengkoordiniran pelaksanaan Jasmas. Jelas sekali ini dakwaan kacau dan salah alamat.”[email protected] [Dem].


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Pilihan Pembaca